JAKARTA–MI: Kontroversi mengenai rencana pembentukan lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mengemuka. Namun, persoalan utamanya yakni dalam hal pembiayaan lembaga tersebut yang akan diambil dari lembaga-lembaga yang akan diawasinya, sehingga bisa memunculkan konflik kepentingan antara lembaga pengawas dan yang diawasi.

Hal itu diungkapkan oleh anggota Komisi XI DPR Andi Rahmat dan Arif Budimanta di Jakarta, Kamis (15/7).

Andi mengatakan, akan muncul konflik kepentingan yang kasat mata antara lembaga pengawas dan industri keuangan yang diawasi. Bukan karena hanya OJK nantinya sebagai lembaga pengawas, namun juga bisa membuat regulasi untuk seluruh industri keuangan.

“Bagaimana kita bisa memastikan bahwa nantinya produk regulasi OJK tidak akan disesuaikan dengan kepentingan lembaga industri keuangan yang diawasinya, karena merekalah yang membiayai operasional OJK,” tukas Andi.

Ia menjelaskan, potensi kepentingan nasional akan dikalahkan oleh perusahaan-perusahaan besar, bahkan multinasional sangat besar. Karena, lanjut Andi, pembiayaan OJK tergantung dari keuantungan dari masing-masing perusahaan. Bahkan jika dilihat dari industri perbankan yang paling sehat di Indonesia saat ini bukanlah bank-bank pemerintah, melainkan bank-bank yang sebagian besar saham kepemilikannya dikuasai pihak asing.

Andi mengusulkan OJK yang akan dibentuk bukan badan regulator, melainkan badan eksekutor. “OJK memiliki fungsi pengawasan tapi bukan regulator. Dia tidak membuat aturan yang lalu mengeksekusi laporan itu sendiri, tidak begitu,” katanya.

Sementara itu, Arif mengatakan bahwa format indepensi OJK masih belum jelas, karena dalam UUD 1945, hanya Bank Indonesia yang merupakan lembaga independen. Senada dengan Andi, Arif mengatakan potensi terjadi konflik kepentingan antara lembaga yang diawasi dengan pengawasnya cukup besar. “Kita masih bertanya-tanya, apa yang dimaksud independen. Dan independen terhadap dan dari siapa?” tanyanya.

Disamping itu, lanjut Arif, lembaga yang diamanatkan oleh UU BI yakni lembaga pengawas jasa keuangan, dan sekarang malah menjadi otoritas yang tentunya bisa membuat regulasi. Dan yang jelas, ujar Arif, format yang ada dalam draf OJK lebih menitikberatkan pada institusi keuangan, “Bagaimana dengan konsumen dan investor, di rancangan undang-undang itu belum ada,” tukasnya.

Ia berpendapat sebaiknya lembaga pengawasan dikembalikan pada lembaga pengawas yang ada, dan tentunya lebih diperkuat. Untuk itu, ia memandang masih ada opsi yakni merevisi UU nomor 3/2004 tentang Bank Indonesia.

“Awalnya OJK diamanatkan pembentukannya paling lambat 31 Desember 2002 menurut UU 23/1999 tentang BI, tetapi UU-nya direvisi menjadi UU 3/2004, dan memperpanjang batas waktu pembentukan OJK hingga 31 Desember 2010. Artinya sudah ada preseden untuk itu,” tukasnya.

Lebih kanjut Arif mengungkapkan, berdasarkan keputusan hasil rapat konsultasi pimpinan DPR (pengganti rapat badan musyawarah), pembahasan RUU OJK akan dilakukan oleh panitia khusus (Pansus) yang berangggotakan 30 orang dan lintas komisi, bukan hanya Komisi XI. “Lebih lanjut untuk pembentukan pansusnya tentu lewat paripurna,” ungkapnya.

“Ada kelebihan jika pembahasan RUU OJK ini dilakukan oleh Pansus. Antara lain akan ada perspektif yang lebih luas mengenai kelembagaan yang akan dibentuk,” ujar Arif menambahkan. (ST/OL-3)

Sumber : Media Indonesia, 16 Juli 2010

About these ads