JAKARTA - DPR terus mematangkan skema Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kini tiga opsi disiapkan untuk lembaga independen yang akan menyupervisi sektor keuangan tersebut.

Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang (Pansus RUU) OJK di DPR Nusron Wahid mengatakan, hingga saat ini memang masih ada tiga opsi rencana pembentukan OJK. ”Semua opsi ini mungkin terjadi,” ujarnya sesudah seminar yang diadakan INDEF di Jakarta kemarin (29/7).

Opsi pertama, kata dia, seperti rancangan OJK yang diajukan pemerintah saat ini, adalah supervisi yang digabungkan atau unified supervision. Intinya, OJK bakal menjadi otoritas yang mengawasi seluruh sektor keuangan, baik perbankan, pasar modal, asuransi, maupun lembaga jasa keuangan lain. ”Istilahnya OJK besar,” katanya.

Opsi kedua, lanjut Nusron, berupa sistem supervisi yang dipisah. Artinya, sektor perbankan akan tetap diawasi oleh Bank Indonesia (BI). Sektor pasar modal dan lembaga keuangan lain yang selama ini disupervisi Bapepam-LK akan diambil alih oleh OJK. ”Istilahnya, OJK kecil,” ujarnya.

Opsi ketiga, lanjut Nusron, adalah skema seperti saat ini, yakni sektor perbankan disupervisi oleh BI, sedangkan sektor pasar modal dan lembaga keuangan lain tetap disupervisi oleh Bapepam-LK. ”Jadi, untuk ini, opsi OJK dibatalkan,” terangnya. (owi/c1/kim)

Sumber : Jawapos, 30 Juli 2010

About these ads