Perbarindo Ingin agar BPR Tetap Dibina BI

Selasa, 1 September 2009 | 03.39 WIB

Jakarta, Kompas – Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia menginginkan supaya pembinaan Bank Perkreditan Rakyat tetap dilakukan oleh Bank Indonesia. Ini menjawab wacana pembentukan Otoritas Jasa Keuangan.

Perbarindo juga meminta BI untuk mengaudit sendiri dan tetap mengeluarkan surat keterangan tingkat kesehatan BPR, tidak melalui pihak ketiga.

Audit melalui pihak ketiga membuat data BPR sangat rentan disalahgunakan. BPR berkomitmen untuk tetap mendukung rating agar ada perbaikan bagi industri BPR ke depan.

Demikian dikatakan Hiras Lumban Tobing, Ketua DPD Perbarindo DKI Jaya dan Sekitarnya, ketika menyampaikan pembentukan Forum Lintas DPD Perbarindo se-Indonesia di Jakarta, Senin (31/8).

Forum Lintas DPD Perbarindo se-Indonesia, ujar Hiras, dilandasi oleh kerasnya persaingan dalam menyalurkan kredit mikro. ”Kami sepakat membentuk Forum Lintas DPD untuk memperjuangkan kepentingan industri BPR,” kata Hiras.

Saat ini industri BPR makin terdesak oleh ekspansi bank umum dan bank asing ke sektor kredit mikro.

Karyawan BPR dibajak

Dengan modal yang lebih besar, bank umum dan bank asing masuk ke pasar-pasar tradisional dan pedagang kecil yang selama ini menjadi pasarnya BPR.

Tidak hanya itu, kata Hiras, bank umum dan bank asing membajak karyawan BPR dan mengambil nasabah yang telah dibina oleh BPR. BPR pun menilai pranata pasar kredit mikro saat ini sudah tidak seimbang.

Padahal, walaupun aset BPR hanya 1,35 persen dari total aset perbankan nasional (data Juni 2009), tetapi dalam pembiayaan kepada usaha mikro, industri BPR mempunyai peran besar, yakni 10,48 persen atau sebesar Rp 26,39 triliun.

Kontribusi bank BUMN sebesar 43,56 persen atau Rp 109,71 triliun dan bank asing sebesar 4,69 persen atau Rp 11,81 triliun, tetapi faktanya kredit tersebut banyak disalurkan dalam bentuk kredit konsumtif atau kartu kredit yang dapat ”meracuni” pola pikir UMKM untuk berutang tanpa menghitung risiko dan kemampuan membayar.

Adapun pembiayaan oleh BPR disertai dengan pembinaan dan pendampingan kepada nasabah untuk meminjam dengan bijak sesuai dengan kebutuhan.

Dalam kaitan itu, kata Hiras, Forum Lintas DPD Perbarindo meminta BI selaku regulator untuk memperbaiki pranata pasar microfinance dengan menetapkan batasan plafon dan segmentasi untuk pasar BPR.

Selain itu, bank umum diharapkan membiayai segmen sebesar Rp 100 juta ke atas dan BPR sebesar Rp 100 juta ke bawah. Forum Lintas DPD juga meminta agar BI mengatur dana terusan dari bank umum atau linkage program dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) sehingga ada kepastian hukum.

”Selama ini linkage program berjalan atas imbauan saja dari BI sehingga tidak ada kekuatan hukum. Akibatnya, bank umum menyalurkan kredit mikro sendiri,” ungkap Hiras.

Dia juga mendesak agar cetak biru BPR dapat segera dibuat dengan melibatkan industri BPR dan BI dapat memberikan kepastian stratifikasi BPR. (gun)

Sumber :

http://m.kompas.com/news/read/data/2009.09.01.03394571