Setelah sempat mengendap selama hampir 6 tahun lebih, kasus penggelapan senilai Rp1,2 miliar dengan tersangka mantan Direktur Utama Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Cipanas Artha, Rahmat Effendi, SE, kembali digelar di PN Cianjur.

Namun sidang lanjutan dengan nomor perkara 335/Pid.B/2009/PNCJ yang digelar, Selasa (21/7) yang sedianya akan mendengarkan keterangan saksi tersebut diundur oleh majelis hakim yang terdiri dari Zaherwan Lesmana, SH, Anshar SH, MH, dan Ridwan SH, MH karena saksi tidak bisa hadir. Sidang sendiri rencananya akan kembali digelar, Senin (27/7/2009).

Sidang kami undur karena saksi yang akan dimintai kesaksian tidak bisa hadir, ujar Ketua Majelis Hakim, Zaherwan saat ditemui seusai sidang.

Sementara itu menurut informasi yang diperoleh Pelita, perkara penggelapan senilai Rp1,2 miliar dengan tersangka mantan Direktur Utama Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Cipanas Artha, Rahmat, tersebut sempat diendapkan oleh pihak Kejaksaan Negeri Cianjur selama hampir 6 tahun yaitu sejak tahun 2003.


Dalam kasus ini pun, pihak Kejaksaan Negeri Cianjur sempat pula mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara (SP3) bagi tersangka penyelewengan dana senilai Rp1,2 miliar tersebut. Buntutnya pihak Kejaksaan Cianjur saat itu menuai gugatan praperadilan yang dilayangkan oleh Direktur BPR Cipanas Artha, Biswanto sebagai pelapor dalam kasus penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa.

Dan berdasarkan keputusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 10 Juni 2003, yang isi putusannya menguatkan putusan PN Cianjur dengan bunyi putusan menyatakan penetapan penghentian penuntutan yang dikeluarkan Kejaksaan Negeri Cianjur tidak sah, dan memerintahkan Kejaksaan Negeri Cianjur melanjutkan proses penuntutan dan melimpahkan berkas ke PN Cianjur segera.

Setelah menunggu hampir enam tahun yaitu terhitung sejak keluarnya keputusan ingkrah dari Pengadilan Tinggi Jawa Barat, akhirnya sidang kasus penggelapan yang saya laporkan dulu kembali dibuka di Pengadilan. Untuk itu, hendaknya persidangan dilakukan dengan sungguh-sungguh, ujar Bismanto yang dihubungi, Selasa (21/7).

Rahmat didakwa telah melakukan penggelapan terhadap aset-aset milik BPR Cipanas Artha dan jaminan kredit milik para nasabah. Dalam kasus ini Rahmat dikenai Pasal 374 KUHP dan Pasal 49 C UU Perbankan No 10/1998. Berdasarkan UU Perbankan, Rahmat bisa diancam hukuman paling sedikit 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara. Selain itu, Rahmat bisa dikenai denda paling sedikit Rp5 miliar. Artinya, seperti para tersangka korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), seharusnya Rahmat layak untuk ditahan. Polisi sendiri memang sempat menahan Rahmat sampai kasusnya dilimpahkan kepada Kejaksaan. Namun, sampai saat ini Kejaksaan Negeri Cianjur tidak menahan Rahmat. Ketua Majelis Hakim Zaherwan menekankan, apabila terdakwa tidak hadir sekali saja dalam persidangan, akan meminta Jaksa Penuntut Umum untuk menahan Rahmat. Disamping itu, pada sidang lalu, Hakim pun meminta agar jaksa bisa menghadirkan para saksi untuk mendapatkan pembuktian perkara.

Secara terpisah Kasie Pidana Umum Kejaksaan Negeri Cianjur Yudha SH yang dimintai tanggapan soal penyebab mengendapnya perkara dugaan penyimpangan senilai Rp1,2 miliar sampai memakan waktu enam tahun lebih, enggan untuk berkomentar. Menurut Yudha, pihaknya dalam persoalan ini hanya menjalankan perintah dari pimpinan. Saya hanya menjalankan perintah dari pimpinan, kasus ini sendiri masuk ke kejaksaan jauh sebelum saya duduk sebagai kasie Pidum, kata Yudha yang ditemui di ruang kerjanya, Selasa (21/7). (ar)

Sumber: Cianjur Pelita

Iklan