Category: Download Peraturan dan UU



Implementasi Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) merupakan prinsip-prinsip dasar yang diterapkan BPR untuk mengetahui identitas nasabah khususnya nasabah/calon nasabah yang beresiko tinggi atau Politically Exposed Person (PEP), memantau setiap kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi mencurigakan. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor:12/20/PBI/2011 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), maka setiap BPR  wajib  menyusun  Kebijakan dan Prosedur yang berisi aturan-aturan mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) sebagaimana yang diatur oleh PBI tersebut di atas.

Silahkan download : contoh draft  kebijakan dan Prosedur APU dan PPT

Recent Posts :



SPT Masa

SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2
Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 4 Ayat (2) (f.1.1.32.04)

SPT_Masa_PPh_4_ayat_2.xls –    566 KB

SPT_Masa_PPh_4_ayat_2.zip –    38.01 KB

Bukti Pemotongan PPh Bunga Deposito Tabungan, Diskonto SBI dan Jasa Giro (Final) (f.1.1.33.10)

Bukti_PotPut_PPh_Final_deposito.xls –    585 KB
Bukti_PotPut_PPh_Final_deposito.zip –    38.69 KB Baca lebih lanjut


” Bukan hanya Direktorat Jenderal Pajak yang merilis aturan baru mulai 2011. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada akhir 2010 juga merilis aturan baru bagi warga yang bepergian ke luar negeri “.

 

Jika Dirjen Pajak merilis aturan bebas biaya fiskal bagi masyarakat yang pergi keluar negeri, Dirjen Bea dan Cukai merilis aturan bahwa orang yang pulang dari luar negeri dan membawa barang atau oleh-oleh dengan harga tertentu bakal dikenai bea masuk ( BM ). Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 188/PMK.04/2010 tentang Impor Barang yang dibawa oleh penumpang, Awal Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, dan Barang Kiriman. Baca lebih lanjut


Terhitung sejak pukul 00.00 waktu setempat tanggal 1 Januari 2011, bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah berusia 21 tahun yang bertolak ke luar negeri tidak dikenakan kewajiban membayar Fiskal Luar Negeri (FLN).

Ketentuan ini ditegaskan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam siaran persnya, Selasa (28/12) melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-141/PJ/2010 tanggal 17 Desember 2010. Penentuan waktu 00.00 tersebut didasarkan pada jam yang tertera pada boarding pass untuk keberangkatan ke luar negeri. Baca lebih lanjut


1. Peraturan Bank Indonesia No. 8/26/PBI/2006, Tentang Bank Perkreditan Rakyat. Unduh disini

2.  Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/31/DPBPR tahun 2006, Tentang Ketentuan Pelaksanaan PBI No. 8/26/PBI/2006. Unduh disini

3. Peraturan Bank Indonesia No. 8/19/PBI/2006, Tentang Kualitas Aktiva Produktif (KAP) dan Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif ( PPAP ) Bank Perkreditan Rakyat. Unduh disini.


1. Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia ( PAPI ) Revisi 2008, unduh buku 1 Buku2, – ILUSTRASI

2. Pedoman Akuntansi BPR ( PA BPR ), unduh disini


PERPAJAKAN

1. Formulir Surat Setoran Pajak ( SSP ) dari Lampiran 1 – 5 versi Word . Unduh disini

2. UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, unduh disini

3. Penjelasan UU No. 36 Thn 2008 Tentang Pajak Penghasilan, unduh disini

4. UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan ( KUP ), unduh disini