Download : Form Pajak

SPT Masa

SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2
Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 4 Ayat (2) (f.1.1.32.04)

SPT_Masa_PPh_4_ayat_2.xls –    566 KB

SPT_Masa_PPh_4_ayat_2.zip –    38.01 KB

Bukti Pemotongan PPh Bunga Deposito Tabungan, Diskonto SBI dan Jasa Giro (Final) (f.1.1.33.10)

Bukti_PotPut_PPh_Final_deposito.xls –    585 KB
Bukti_PotPut_PPh_Final_deposito.zip –    38.69 KB

Aturan Baru tapi Lama : Soal Bea Masuk Barang Bawaan dari Luar Negeri

” Bukan hanya Direktorat Jenderal Pajak yang merilis aturan baru mulai 2011. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada akhir 2010 juga merilis aturan baru bagi warga yang bepergian ke luar negeri “.

 

Jika Dirjen Pajak merilis aturan bebas biaya fiskal bagi masyarakat yang pergi keluar negeri, Dirjen Bea dan Cukai merilis aturan bahwa orang yang pulang dari luar negeri dan membawa barang atau oleh-oleh dengan harga tertentu bakal dikenai bea masuk ( BM ). Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 188/PMK.04/2010 tentang Impor Barang yang dibawa oleh penumpang, Awal Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, dan Barang Kiriman.

Awal 2011, Wajib Pajak Bebas Fiskal Luar Negeri

Terhitung sejak pukul 00.00 waktu setempat tanggal 1 Januari 2011, bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah berusia 21 tahun yang bertolak ke luar negeri tidak dikenakan kewajiban membayar Fiskal Luar Negeri (FLN).

Ketentuan ini ditegaskan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam siaran persnya, Selasa (28/12) melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-141/PJ/2010 tanggal 17 Desember 2010. Penentuan waktu 00.00 tersebut didasarkan pada jam yang tertera pada boarding pass untuk keberangkatan ke luar negeri.

Perpajakan

PERPAJAKAN

1. Formulir Surat Setoran Pajak ( SSP ) dari Lampiran 1 – 5 versi Word . Unduh disini

2. UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, unduh disini

3. Penjelasan UU No. 36 Thn 2008 Tentang Pajak Penghasilan, unduh disini

4. UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan ( KUP ), unduh disini

 

DPJ. No. PER – 34/PJ/2008 – Bentuk dan Isi Form SPPT PBB

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER – 34/PJ/2008

TENTANG

BENTUK DAN ISI FORMULIR
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

PMK. No. 252/PMK.03/2008-Juklak Pemotongan PPh. Sehub dg Pek Jasa, dan Kegiatan OP

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 252/PMK.03/2008

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN
SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SEDP. No. SE – 26/PJ/2009-Tata Cara Penentuan NPOP Tdk Kena PBPHTB

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE – 26/PJ/2009

TENTANG

PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 14/PMK.03/2009
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 516/KMK.04/2000
TENTANG TATA CARA PENENTUAN BESARNYA NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK
TIDAK KENA PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Bersama ini disampaikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.03/2009 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 516/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dengan penjelasan sebagai berikut :

DJP. NO. PER – 31/PJ/2009- Pedoman Teknis PPh Psl 21 dan Ps. 26 OP

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER – 31/PJ/2009

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26
SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI