UU. NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

---

No. 93, 2008

(Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2008
TENTANG
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi;

b. bahwa sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan;

UU No. 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1997
TENTANG
DOKUMEN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

PMK. No. 252/PMK.03/2008-Juklak Pemotongan PPh. Sehub dg Pek Jasa, dan Kegiatan OP

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 252/PMK.03/2008

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN
SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SEDP. No. SE – 26/PJ/2009-Tata Cara Penentuan NPOP Tdk Kena PBPHTB

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE – 26/PJ/2009

TENTANG

PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 14/PMK.03/2009
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 516/KMK.04/2000
TENTANG TATA CARA PENENTUAN BESARNYA NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK
TIDAK KENA PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Bersama ini disampaikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.03/2009 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 516/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dengan penjelasan sebagai berikut :

DJP. NO. PER – 31/PJ/2009- Pedoman Teknis PPh Psl 21 dan Ps. 26 OP

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER – 31/PJ/2009

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26
SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI

DJP. No. PER – 49/PJ./2009 Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER – 49/PJ./2009 TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan;

PBI.No. 11/13/PBI/2009 Tentang BMPK BPR

Peraturan Bank Indonesia : No. 11/13/PBI/2009 Tentang BMPK BPR

pbi_111309_BMPK_baru